Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, permasalahan yang melingkupi pelaksanaan Ujian Nasional, baik UN Kertas Pensil (UNKP) dan UN Berbasis Komputer (UNBK) sudah bisa diprediksi. Permasalahan itu dinilainya sebagai permasalahan klasik.

“Sebenarnya permasalahan di UN kemarin, merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul setiap UN berlangsung. Kita sudah prediksikan,” kata Kharis, usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya (F-PD).

Menurut Kharis, permasalahan pada UNKP itu meliputi keterlambatan distribusi soal dan kebocoran kunci jawaban. Sementara pada UNBK, permasalahan pada tak terjaminnya pasokan listrik hingga server dan jaringan internet.

Walaupun sudah bisa diprediksi, politisi F-PKS itu mengakui memang langkah antisipasinya belum sempurna. Ia meminta Mendikbud untuk memastikan pasokan listrik kepada semua sekolah di daerah yang melaksanakan UNBK, agar tidak ada pemadaman listrik. Sementara soal ketersediaan internet, perlu adanya komunikasi dengan Telkom atau Menteri Komunikasi.

“Kemendikbud harus memastikan. Ketika sekolah mengusulkan untuk melaksanakan UNBK, harus ada verfikasi atau pengecekan langsung di lapangan, bahwa sekolah benar-benar siap melaksanakan UNBK. Jangan ada upaya untuk memaksakan sekolah untuk melakasanakan UNBK. Karena itu dapat berakibat fatal jika sampai dipaksakan,” khawatir Kharis.

Kharis juga berharap, dengan penyelenggaraan UNBK ini, indeks integritas peserta UN semakin meningkat. Karena probabilitas kesamaan soal antar peserta itu sangat kecil, sehingga potensi untuk sontek antar peserta UN.

“Pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat relatif lebih baik dibanding tahun lalu. Termasuk untuk UNBK. Komisi X memberikan apresiasi kepada Kemendikbud atas pelaksanaan UN ini,” puji politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Apresiasi pun diberikan oleh Anggota Komisi X DPR Jeffirstson Riwu Kore (F-PD). Jefri, panggilan akrabnya, menilai pelaksanaan UN lebih baik dibanding tahun lalu. Jika pun ada permasalahan, menurutnya itu bukan dari wilayah kerja Kemendikbud.

“Kalau masalah listrik, itu diluar wilayah kerja Kemendikbud. UN tahun ini relatif lebih bagus, lebih mantap dibanding tahun sebelumnya. Kalau lihat tren sekarang, kita optimis tahun depan akan lebih baik lagi,” harap politisi asal dapil NTT itu.

Mendikbud melaporkan, UN tahun ini diikuti oleh 7,6 juta peserta tingkat SMP, SMA dan sederajat. Sementara untuk UNBK, diikuti oleh lebih dari 921 ribu siswa dan 4381 sekolah atau lembaga. (sf)/foto:azka/parle/iw.